Cari Blog Ini

Memuat...

Minggu, 18 Maret 2012

INDEPENDENSI KPK


INDEPENDENSI KPK
DPR "Pasang Badan" Lindungi Abraham 


Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR
Sabtu, 17 Maret 2012
                           JAKARTA (Suara Karya): Kalangan DPR yakin ada pihak-pihak tertentu yang tengah berupaya mendongkel posisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Hal itu berkaitan dengan sepak terjangnya yang selama ini dinilai terlalu berani. Karena itu, sejumlah anggota DPR menyatakan kesiapannya untuk "pasang badan" membela Samad yang dinilainya telah membuat proses hukum kasus dugaan korupsi mengalami kemajuan.
"Kepemimpinan Abraham Samad telah membuat proses hukum berbagai kasus korupsi besar yang selama ini jalan di tempat menjadi makin maju. Misalnya, penyidikan kasus cek pelawat, wisma atlet, proyek Hambalang, dan skandal Bank Century, menjadi lebih terbuka," ujar anggota Komisi III DPR Ahmad Yani kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (16/3).
Oleh sebab itu, kepemimpinan KPK yang baru perlu mendapat dukungan dari semua pihak untuk membongkar kasus-kasus besar, termasuk dari DPR. KPK harus lebih fokus dan berani mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang mendapat perhatian publik.
"Saya juga akan pasang badan untuk Abraham. Kita ingin KPK fokus menangani kasus besar. Sebab, kalau KPK menangani kasus besar, mafia-mafia akan ketakutan," ujar Yani.
Dukungan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III Akbar Faisal. Ia menaruh harapan terhadap Samad yang telah menunjukkan keberaniannya membongkar kasus-kasus besar, sekalipun melibatkan petinggi partai politik, seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh.
"Saya minta Pak Samad tidak mundur dan tidak takut pada pihak-pihak yang berupaya menggoyang dirinya. Kalau ada yang main-main dengan Abraham, ya berhadapan dengan banyak orang, termasuk saya," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura ini.
Pembelaan dan dukungan terhadap Abraham juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Ia mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu agar jangan coba-coba mendongkel Samad.
                         Menurut dia, orang yang tidak suka dengan sepak terjang Abraham karena mereka khawatir dilibas terkait kasus korupsi yang didorong Ketua KPK itu. "Publik sangat marah terhadap berbagai upaya pelemahan yang terus-menerus dilakukan pihak-pihak yang mulai terganggu dan terpojok karena keberanian Abraham," ujar Bambang.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menuturkan tugas Ketua KPK tidaklah mudah. Banyak hambatan dan tekanan terkait penyelesaian perkara korupsi yang ditanganinya.
                    Namun, Martin meminta semua pihak mengingatkan Abraham agar menjaga keharmonisan di internal KPK, baik di antara sesama pimpinan, maupun dengan sesama staf atau penyidik.
Hal itu sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya upaya penggembosan yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap KPK. Menurut Martin, upaya penggembosan KPK bisa dilakukan melalui berbagai cara.
"Abraham ini harus diingatkan agar lebih berhati-hati karena para koruptor akan menggunakan bermacam cara untuk menggembosi KPK. Bisa melalui harta, wanita, keluarga, dan pertemanan," ujarnya.
                Menurut dia, Abraham dan seluruh pimpinan serta staf KPK, termasuk para penyidik, harus menyadari bahwa korupsi merupakan musuh bersama. Karena itu, kekompakan dan soliditas KPK harus dijaga.
"Terhadap para penyidik KPK, Abraham bisa meyakinkan mereka bahwa kegeraman rakyat terhadap korupsi sudah di leher," ujarnya.
Dari Kupang, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri mengingatkan agar para pimpinan KPK tetap konsisten memberantas korupsi kendati ada perbedaan pendapat di antara mereka.
"Menurut saya, di internal boleh saja terjadi perbedaan pendapat. Biasa saja silang pendapat, tapi begitu keputusan yang dibuat lalu aturannya dibuat, ada AD-ART, jadi itulah aturan yang harus dijalankan dan konsekuen dalam teknisnya," tutur Mega.
Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum segera diperiksa terkait penyelidikan kasus proyek kompleks olahraga di Hambalang, Bogor, senilai Rp 1,3 triliun. (Sugandi/Jimmy Radjah)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar